Staf Ahli Menteri lakukan Monitoring dan Pengawasan Pengamanan Nataru 2025 di Lapas Pekalongan

Kota Pekalongan – Dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Ida Asep Somara, melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pekalongan, Minggu malam (21/12/2025).

Rombongan Staf Ahli Menteri tiba di Lapas Pekalongan sekitar pukul 18.00 WIB dan langsung melakukan peninjauan ke sejumlah titik strategis. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh aspek pengamanan berjalan optimal serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Baca juga: Studi Tiru Berdayakan WBP, Rutan Semarang Kunjungi Lapas Tangerang Pelajari Pengolahan FABA

Adapun fokus pemantauan meliputi keamanan dan ketertiban, kesiapan serta disiplin petugas, serta kondisi sarana dan prasarana pendukung pengamanan. Selain itu, dilakukan pula pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan khusus Hari Natal dan Tahun Baru, administrasi dan sistem pelaporan, serta pelayanan publik dan layanan internal agar tetap berjalan optimal selama periode Nataru.

Baca juga: Silaturahmi dan Inspirasi, PP Tebuireng 17 Sokaraja di Tebuireng Jombang

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri juga menekankan, "pentingnya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta penguatan mitigasi risiko bencana melalui sinergi dengan BNPB setempat, mengingat potensi cuaca ekstrem dan dampak bencana yang dapat terjadi di wilayah Pekalongan, " ungkapnya.

Baca juga: Rutan Pekalongan Studi Tiru Zona Integritas ke Rutan Trenggalek

Sebagai bagian dari mitigasi bencana, Ida Asep Somara turut meninjau langsung sarana pompa air yang dimiliki Lapas Pekalongan guna memastikan kesiapan dalam mengantisipasi genangan dan banjir yang kerap terjadi.

Berdasarkan hasil monitoring dan pengawasan, Staf Ahli Menteri memberikan rekomendasi agar Lapas Pekalongan ke depan dapat direlokasi. Rekomendasi tersebut disampaikan sebagai langkah strategis dalam mitigasi risiko jangka panjang, khususnya terkait dampak bencana yang berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, dan keberlangsungan layanan pemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kalapas Pekalongan diminta untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, guna membahas kemungkinan dan langkah-langkah relokasi sebagai upaya antisipatif terhadap risiko bencana.

Melalui kegiatan monitoring dan pengawasan ini, diharapkan Lapas Pekalongan dapat semakin siap dalam melaksanakan pengamanan Nataru 2025, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan secara aman dan berkelanjutan.

(Humas Lapas Pekalongan)